7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi Dalam hal perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi diterbitkan oleh lembaga online single submission OSS, izin berusaha di bidang jasa konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak atau memiliki NIB dengan kode KBLI 43211 Instalasi Listrik.

Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik SBU JPTL dengan Kualifikasi Usaha KECIL, serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkit Tenaga Listrik, Sub bidang Pembangkit EBT lainnya atau PLTS

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik IUJPTL di bidang jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun a. Dikecualikan dari ketentuan angka 9 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 satu tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah.

Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid